Pemda Minsel Tandatangani Kerjasama Dengan Bank Sulutgo Cabang Amurang

Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai


Amurang, ME

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Sulutgo, Cabang Amurang tentang Implementasi Gerakan Non Tunai.

Kegiatan yang digelar di ruang rapat lantai 4 kantor bupati, Jumat (9/3) itu dihadiri Sekertaris Daerah (Sekda) Danny Rindengan, Kepala Bank Sulutgo Cabang Amurang, Rolien Sambur dan seluruh kepala Perangkat Daerah lingkup Pemda Minsel.

Rindengan saat membacakan sambutan bupati mengatakan menyambut baik serta mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu.

"Ini sebagai implementasi dari surat edaranen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah kabupaten kota dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," urai Rindengan mengutip sambutan bupati.

Dia menjelaskan penandatanganan perjanjian kerjasama Implementasi Gerakan Non Tunai tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan non tunai dikalangan masyarakat, para pelaku bisnis dan terlebih khusus lembaga-lembaga pemerintah.

"Sebagaimana kita ketahui, transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya," paparnya.

Dia menuturkan ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan pembayaran non tunai seperti efisiensi terhadap pencetakan uang, keamanan dalam pendistribusian, transparansi dalam pengelolaan, serta akses yang lebih luas dalam hal pembayaran.

"Oleh karenanya, keberadaan bank menjadi sebuah fungsi untuk mengintermediasi antara pengelola dana dengan yang membutuhkan dana untuk meningkatkan perekonomian," jelasnya.

Dalam rangka mempercepat gerakan non tunai dia mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran di Indonesia telah membentuk program elektronifikasi dan inklusi yang dipimpin langsung oleh direktur departemen kebijakan dan pengawasan.

"Progam-program yang telah dilaksanakan diantaranya adalah penyaluran bantuan sosial, elektronifikasi transaksi untuk transportasi dan retribusi parkir, bahkan pintu masuk tol non tunai dibeberapa daerah," terangnya.

Dia menambahkan, Bank Indonesia bersama otoritas jasa keuangan juga menginisiasi layanan keuangan digital dan layanan keuangan tanpa kantor untuk menjangkau daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau layanan perbankan.

"Dengan demikian harapan kita akan terciptanya tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik, transparan dan akuntabel tentu dapat terwujud dengan cepat," pungkasnya. (jerry sumarauw)


Komentar


Sponsors

Sponsors