Kasus Korupsi Pembangunan Tembok Pantai, Kepala BPBD Minsel Jadi Tersangka


Amurang, ME

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) HK jadi tersangka kasus korupsi penggunaan dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dianggarkan lewat APBN tahun anggaran 2017 dengan total kurang lebih Rp15 miliar.

Penetapan tersangka itu dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Minsel setelah melalui proses penyelidikan sejak bulan Oktober 2017 lalu.

"Kasus ini sudah dinaikkan dari penyidikan ke penyelidikan," kata Kepala Kejari Minsel, Lambok Sidabutar, saat mengelar konferensi pers, di Aula Kantor Kejari Minsel, Jalan Trans Sulawesi, Amurang Timur, Rabu (21/2).

Dia menjelaskan, anggaran itu untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Minsel pertama untuk pekerjaan konstruksi perbaikan darurat pembuatan tembok pantai di Kelurahan Ranoiapo, Kecamatan Amurang dengan alokasi dana Rp5 miliar.

Kedua untuk pekerjaan konstruksi perbaikan darurat pembuatan tebing Desa Suluun Raya, Kecamatan Sulta dan digunakan juga untuk pekerjaan konstruksi perbaikan darurat pembuatan tembok pengamanan pantai Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang.

Dan ketiga digunakan untuk perbaikan darurat pembuatan tebing di Desa Karimbow, Kecamatan Motoling Timur dengan total anggaran keseluruhan kurang lebih Rp15 miliar.

Selain itu masih ada juga sumber dana dari APBD Minsel tahun anggaran 2016 untuk lokasi yang sama pembangunan tembok pantai di Kelurahan Ranoiapo, Kecamatan Amurang sebesar Rp5 miliar.

"Jadi untuk pembangunan tembok pengamanan pantai di Kelurahan Ranoiapo dananya ada yang dari APBD Minsel Rp5 miliar dan ada dari BNPB pusat Rp5 miliar," jelas Lambok.

Selain HK, dia mengungkapkan juga menetapkan dua tersangka lainnya SP seorang ASN dan CW yang merupakan direktur penyedia barang dan jasa.

"Untuk mencari bukti-bukti pendukung, kita memeriksa saksi-saksi sebanyak 24 orang termasuk ahli yang didatangkan dari Politeknik Bandung," terangnya.

Dia mengungkapkan dalam pembangunan itu telah terjadi penyimpangan pada proyek berbandrol Rp5 miliar pada dana siap pakai dari BNPB bersumber dari APBN tahun anggaran 2016, yang dialokasikan bagi Kabupaten Minsel. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,68 miliar lebih.

"Kita menyangkakan mereka ini melanggar pasal 2 dan 3 undang-undang (UU) tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," jelasnya.

Dengan tegas dia mengatakan kasus itu akan terus dikembangkan karena dalam pembangunan telah terjadi kekurangan volume sebesar 45 persen dari nilai kontrak.

"Jadi kami mengindikasikan proyek-proyek tersebut kemungkinan besar akan terjadi kekurangan volume. Kita berkomitmen akan menyelesaikan kasus ini," tegasnya. (jerry sumarauw)


Komentar

Populer Hari ini



Sponsors

Life Style

            Mengusung tema integritas yang mumpuni, Tim Dream ...

Sponsors