Pemkab Minahasa Gandeng Polisi Awasi Dandes


Tondano, ME

Pemkab Minahasa melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polres Tomohon terkait pengawasan Dana Desa (Dandes), Kamis (9/11/2017). Melalui MoU ini, polisi bisa terlibat lebih dalam dalam pengelolaan Dandes.

Kapolres Minahasa, AKBP Chris Pusung mengatakan pihaknya memang mendapat perintah dari pimpinan untuk ikut mengawasi pengelolaan Dandes. Tanpa MoU Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dandes yang ditandatangani dengan Pemkab Minahasa, pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan pada penyimpangan penggunaan Dandes.

"Melalui MoU ini Pemkab Minahasa ingin polisi terlibat lebih intensif dalam pengelolaan Dandes. Nantinya polisi tidak hanya melakukan tugas penindakan jika terjadi penyimpangan, namun akan terlibat lebih awal dalam proses pencegahan," ujarnya.

Pusung mengatakan melalui MoU ini, jika masih ada penyimpangan dalam pengelolaan Dandes maka polisi ikut bertanggungjawab. Polisi bisa dianggap gagal karena tugas pencegahan dinilai tidak berhasil.

"Kami minta para hukumtua untuk tidak risih jika nantinya ada anggota polisi yang terlibat lebih dalam saat pekerjaan atau pelaporan Dandes. Polisi hadir untuk memberikan masukan jika ada potensi penyimpangan yang bisa terjadi. Potensi penyimpangan ini yang akan dicegah lebih dahulu," tuturnya.

Penandatanganan MoU ini dilakukan di gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Tondano. Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Minahasa, Jantje W Sajow (JWS), jajaran pejabat Pemkab Minahasa, jajaran perwira Polres Minahasa, seluruh hukumtua se-Minahasa, dan pendamping desa.

Bupati Minahasa, JWS dalam pidatonya mengatakan Pemkab Minahasa sengaja melibatkan polisi dan Kejati dalam pengawasan Dandes. Hal ini dilakukan untuk menunjang program Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang ingin pembangunan dimulai dari desa. Polisi dan kejaksaan dijadikan mitra kerja supaya tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan Dandes.

"Dandes yang dikelola saat ini sangat besar karena mencapai hampir Rp1 miliar. Pemerintah telah mengkaji langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah penyimpangan Dandes. Keterlibatan polisi dan kejaksaan dirasa sangat perlu," ujarnya.

JWS menambahkan MoU dengan polres ini supaya hukumtua aman dan nyaman. Dalam prosesnya hukumtua bisa melakukan konsultasi dengan polisi terkait penggunaan dana desa. (lucky kawengian)



Komentar

Terbaru di Manado EXpression

Nusa Utara

Tahuna, ME Program Me’Daseng rutin dilaksanakan setiap bulan oleh Bupati Kepulauan Sangihe ...

Life Style

Sponsors