Penyelewengan Dana Desa Bisa Dilapor ke KPK


Jakarta, ME

Para pengelola Dana Desa, termasuk hukumtua diingatkan jangan melakukan penyelewengan dana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa turun tangan menangani dugaan korupsi penggunaan Dana Desa.

 

Dikutip dari laman detik.com, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes), Eko Putro Sandjojo mendatangi kantor KPK, Rabu (1/2/2017). Kedatangan tersebut bertujuan untuk meminta KPK ikut mengawasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

 

"Dalam pengawalan (dana desa) kita minta dukungan dan bantuan KPK. Mereka (KPK) menyatakan mendukung penuh untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa ini," ujar Sandjojo.

 

Eko mengatakan tujuan pengawasan ini agar tidak ada penyelewengan Dana Desa. Menurutnya Presiden Republik Indonesia terus menaikkan alokasi Dana Desa sejak 2015.

 

"Dari awal 2015 besaran Dana Desa Rp20,8 triliun naik menjadi Rp46,96 triliun. Sekarang dinaikkan lagi menjadi Rp60 triliun, dan tahun depan Pak Presiden menginstruksikan kenaikan Dana Desa mencapai Rp120 triliun," ujarnya.

 

Dari nominal Rp60 triliun saat ini, Kementerian Desa membagikan dana ini pada 74.910 desa se Indonesia. 

 

"Setiap desa mendapatkan Dana Desa sekira Rp800 juta ditambah ADD sekira Rp200 juta sampai Rp3 miliar," ujar Sandjojo.

 

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menyambut baik ajakan Mendes tersebut. Dia mengatakan Dana Desa harus digunakan sesuai peruntukan.

 

"Semua dana ini harus digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita sepakat untuk ikut mengawasi penggunaan Dana Desa," ujarnya.

 

Basaria mengatakan masyarakat harus ikut mengawasi penggunaan Dana Desa dan melaporkan jika ada indikasi penyimpangan atau korupsi. Masyarakat bisa melapor melalui Satgas Dana Desa di nomor 1500040 atau ke Satgas KPK. Laporan tersebut pasti akan ditindaklanjuti. (dtc)


Komentar


Terbaru di Manado EXpression

Life Style

            Mengusung tema integritas yang mumpuni, Tim Dream ...

Sponsors