Supit: Legitimasi Pengukuhan Adat Milik MAM Bukan MKM

Tomohon, ME

Rencana pengukuhan gelar adat yang akan dilakukan Majelis Kebudayaan Minahasa (MKM) dinilai telah melanggar etik. MKM yang diketuai Bupati Minahasa, Drs Jantje Wowiling Sajow ini telah menyalahi kesepakatan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Adat Minahasa (MAM), dr Bert Adrian Supit kepada manadoexpress.co, Selasa (1/11). Menurut Supit, kewenangan untuk melaksanakan pengukuhan adat berada di tangan MAM bukan MKM.

"MAM merupakan satu-satunya organisasi yang resmi dan memiliki legitimasi mengukuhkan seorang Tonaas Wangko Umbanua, berdasarkan 9 Pakasaan Minahasa. Menurut saya mereka (MKM-red) telah melanggar etik, perintah dan kesepakatan," sebut Supit usai Rapat Presidium MAM di Kakaskasen Tomohon.

Dirinya menuturkan, pemberian gelar adat yang dilakukan MKM sudah lama diprotes oleh Pakasaan-pakasaan di Minahasa. Lanjutnya, MKM merupakan produk dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Tahun 1986. Telah disepakati antara tokoh-tokoh adat dan budaya Minahasa yang berkumpul di Jakarta, pemberian gelar adat dari MKM ditangguhkan, karena tidak memenuhi syarat.

"Ternyata, sekarang Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa ngotot. Mereka mengatakan, MKM yang boleh memberikan gelar ini. MKM tidak punya legitimasi lagi, biarpun mereka merupakan Perda Pemerintah. Akan tetapi yang punya legitimasi adalah MAM, karena ini adat bukan pemerintah," pungkas Supit.

Adapun, pengukuhan Tonaas Wangko Umbanua ini akan diberikan kepada Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw. Rencananya akan dilaksanakan di Gedung Wale Ne Tou Tondano pada 5 November 2016. (hendra mokorowu)


Komentar

Manado Expression

Seni & Budaya

Sponsors

Opini

Religi

LELUHUR kita di masa purba terpesona dengan langit yang maha luas, yang jika di malam hari dipenuhi