Deprov Desak Pemprov Hentikan Tambang Perusak Lingkungan


Manado, ME

Kehadiran sederet perusahaan tambang di wilayah bumi nyiur melambai dianggap mengancam. Sejumlah persoalan kini menghantui. Kondisi ini menuai reaksi kritis para wakil rakyat di gedung cengkeh. Ketegasan eksekutif dituntut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) mendesak agar pemerintah provinsi menghentikan tambang yang dapat merusak ekosistem. Hal itu diuraikan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Sulut, dalam rekomendasi hasil pembahasa terkait LKPJ .

Para legislator Sulut meminta supaya pemerintah nantinya tegas untuk menghentikan jika didapati usaha pertambangan yang merusak dan mencemari lingkungan hidup.
Pemerintah provinsi juga perlu melakukan pengawasan ke pihak eksekutif kabupaten dan kota untuk fokus dan tegas mengeluarkan atau tidak mengeluarkan izin terhadap kegiatan usaha yang berakibat pencemaran lingkungan.

“Pemerintah harus menertibkan pertambangan yang merusak ekosistem yang akhirnya membawa bencana lingkungan hidup,” kata Sekretaris Pansus LKPJ, Julius Jems Tuuk, baru-baru ini saat menjelaskan rekomendasi Pansus.

Selain itu Pansus meminta agar pihak eksekutif untuk meningkatkan, mengupayakan serta mengoptimalkan sosialisasi sekaligus tindakan dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan.
“Pemerintah sampai saat ini dinilai tidak optimal dalam merealisasi program yang berwawasan lingkungan hidup,” tambah wakil rakyat Sulut yang dikenal vokal ini.

Sikap Pansus LKPJ DPRD Sulut, menuai apresiasi dari sejumlah elemen masyarakat. Para wakil rakyat mendapat dukungan masyarakat. "Kerusakan lingkungan akibat tambang jelas berdampak buruk bagi kita saat ini dan anak cucu kita nanti. Karena itu, kami apresiasi sikap DPRD Sulut yang mendesak pemerintah agar menghentikan perusahan tambang atau pertambangan yang merusak ekosistem," kata tokoh pemuda adat Sulut, Nedine Sulu.

Menurutnya, rekomendasi para wakil rakyat harus ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Sulut. "DPRD Sulut memberikan rekomendasi itu tentu karena sudah ada berbagai pertimbangan, terutama aspirasi masyarakat. Jadi Pemprov Sulut harus menindaklanjuti itu. Karena mengabaikannya berarti mengabaikan lembaga wakil rakyat yang terhormat dan terutama masyarakat Sulut," tandasnya. (tim me)


Komentar


Sponsors

Sponsors